Tugas PKN Kelas X Semester 1 Beserta Jawabannya

1. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan disebut....
a. dekonsentrasi
b. desentralisasi
c. sentralisasi
d. tugas pembantuan
e. daerah otonom
Jawaban: b

2. Tokoh yang memperkenalkan teori trias politica berupa pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif adalah....
a. Monstesquieu
b. John Locke
c. Afdi Afdian
d. Moh. Mahfud
e. Jimly Asshiddiqie
Jawaban: a

3. Mempunyai kekuasaan untuk menetapkan UUD 1945, melantik presiden serta mengubah UUD 1945 merupakan tugas dari....

a. presiden
b. DPR
c. BPK
d. MPR
e. DPA
Jawaban: d

4. Tugas lembaga legislatif adalah.....
a. melaksanakan undang-undang
b. melakukan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain
c. membuat undang-undang
d. mengadili jika terjadi pelanggaran atas undang-undang
e. merevisi undang-undang
Jawaban: c

5. Lembga-lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman adalah....
a. presiden
b. DPR
c. BPK
d. MPR
e. Mahkamah Agung
Jawaban: e

6. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh....
a. gubernur
b. bupati
c. DPRD
d. walikota
e. presiden
Jawaban: a

7. Menguji UU terhadap UUD 1945 merupakan wewenang....
a. DPR
b. MPR
c. MK
d. MA
e. Presiden
Jawaban: c

8. Angota BPK  dipilih oleh....
a. DPR
b. MPR
c. MK
d. MA
e. Presiden
Jawaban: a

9. Pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang, yaitu...
a. UU No. 32/2004
b. UU No. 3/2002
c. UU No. 34/2004
d. UU No. 12/2006
e. UU No. 39/1999
Jawaban: a

10. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat dalam sistem....
a. parlementer
b. presidensial
c. campuran
d. monarki
e. oligarki
Jawaban: b

11. Berikut ini urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah adalah....
a. pertahanan
b. keamanan
c. retribusi
d. moneter
e. fisikal
Jawaban: c

12. Calon gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan suara terbanyak dilantik oleh....
a. presiden
b.Menteri Dalam Negeri
c. DPRD provinsi
d. Menteri Pertahanan
e. MPR
Jawaban: b

13. Dalam hal kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak..untuk menanggapinya.
a. inisiatif
b. angket
c. interpelasi
d. menyatakan pendapat
e. mengajukan pertanyaan
Jawaban: d

14. Landasan hukum kementeriaan negara adalah UUD 1945 pasal....
a. 17
b. 18
c. 19
d. 22 C
e. 23
Jawaban: a

15. Kabinet Gotong Royong dipimpin oleh presiden....
a. Soekarno
b. Soeharto
c. B.J. Habibie
d. Abdurrahman Wahid

e. Megawati
Jawaban: e

16. Pasal 15 Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk berjumlah...
a. 32
b. 33
c. 34
d. 35
e. 36
Jawaban: c

17. Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi kementrian-kementrian yang berada di lingkup tugasnya adalah...
a. Kementerian Sekretariat Negara
b. Kementrian Kesehatan
c. Kementrian Lingkungan Hidup
d. Kementrian Sosial
e. Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian
Jawaban: e

18. Keberadaan Lembaga pemerintah nonkementrian diatur oleh peraturan predisen Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor....
a. 101 Tahun 2001
b. 102 Tahun 2001
c. 103 Tahun 2001
d. 101 Tahun 2002
e. 101 Tahun 2002
Jawaban: c

19. Di bawah ini merupakan kementrian di bawah koordinasi menteri koordinator bidang perekonomian, kecuali....
a. BPS
b. BULOG
c. BKPM
d. BAPPENAS
e. BNN
Jawaban: e

20. BNN adalah kepangangan dari...
a. Badan Nuklir Nasional
b. Badan Nusantara Nasional
c. Badan Narkotika Nasional
d. Badan Nuklir Nusantara
e. Badan Narkotika Nasional
Jawaban: e